Breaking News

Pertemuan Tentang Pelayan Informasi dan Menghindari Sengketa Informasi

Paparan Materi Tentang KIP oleh Wahyu Kuncoro

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
Dalam menjadi pelayan informasi dan menghindari Sengketa Informasi di masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan pertemuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Wahyu Kuncoro pada hari Selasa, 24 Juli 2018. Dalam paparan materi pertemuan disampaikan berbagai faktor kendala dalam pelaksanaan KIP, Yaitu baik dari kendala Eksternal, Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut, Serta penyelesaian sengketa informasi. Kendala Eksternal umumnya yang sering dihadapi, yaitu tatkala menjawab surat pemohon informasi dengan mengirim surat langsung ke alamat pemohon, kenyataannya alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat pemohon.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut, meliputi antara lain :

1. Melakukan optimalisasi Daftar Informasi Publik (DIP) kedalam website secara tepat waktu.
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas frontdesk  PPID.
3. Memperbaiki Tata Kelola Penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi.
4. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.
5. Mengupdate Daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.

Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk:

  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Foto 2

Tidak ada komentar